Belakangan ini perekonomian Indonesia kembali dihadapkan dengan permasalahan yang secara sederhana dapat dikatakan sumbernya bersifat eksternal atau dari luar Indonesia. Setelah permasalahan kredit pemilikan rumah berkualitas rendah (subprime mortgage) yang sempat membuat pelemahan nilai rupiah dan menurunkan indeks harga saham, saat ini kenaikan harga minyak dunia yang mendekati 100 dollar AS per barrel mendorong meningkatnya perkiraan atau ekspektasi terhadap inflasi dan memberikan beban besar pada subsidi BBM dan listrik dalam APBN, meningkatkan biaya produksi dan transportasi, serta mengurangi daya beli masyarakat.
Keadaan ini menunjukkan betapa rentannya perekonomian Indonesia terhadap perubahan atau gejolak perekonomian dunia. Sementara itu, perekonomian Indonesia, sebagai produsen komoditas, kurang optimal dalam memanfaatkan perkembangan ekonomi dunia, terutama pada saat harga komoditas mengalami peningkatan yang demikian tinggi.
Permasalahan eksternal sudah tentu di luar kendali penentu kebijakan, bahkan organisasi internasional pun tidak dapat mengendalikannya. Tingginya harga minyak terjadi karena kesenjangan antara penawaran dan permintaan, dan upaya untuk menutup kesenjangan tersebut membutuhkan waktu.
Kendalikan inflasi
Dalam jangka pendek, sudah tentu fokus utama dari otoritas moneter adalah mengendalikan inflasi. Jika perkiraan inflasi dari pelaku ekonomi tinggi, pelepasan aset akan terus berlanjut yang menekan nilai rupiah. Ini berarti BI dihadapkan pada pilihan yang tegas antara memfasilitasi pertumbuhan dan mengendalikan inflasi.
Memfasilitasi pertumbuhan berarti perlu menurunkan suku bunga lagi. Mengendalikan inflasi berarti mempertahankan atau bahkan jika perlu menaikkan suku bunga yang dapat menghambat pertumbuhan.
Bagi pemerintah, permasalahan serius adalah berkaitan dengan harga BBM bersubsidi, terutama minyak tanah dan premium, dan juga subsidi listrik yang juga terkait dengan penggunaan BBM. Akan sangat berat bagi pemerintah untuk menanggung beban subsidi jika harga minyak tetap tinggi yang kemungkinannya memang begitu. Pembenaran untuk mengeluarkan subsidi BBM yang semakin besar juga semakin sulit dibandingkan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih kecil.
No comments:
Post a Comment